sakuratoto 2,salak erek erek,sakuratoto 2Jakarta, CNN Indonesia--
Sejumlah petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8), untuk membahas sejumlah persoalan, termasuk soal konsesi izin tambang.
Terlihat Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Rais 'Aam PBNU Miftachul Akhyar, hingga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
Gus Yahya mengatakan kedatangan mereka kali ini untuk membahas izin tambang hingga investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rencana kami untuk berinvestasi lah, walaupun kecil di IKN nanti. Karena kami butuh untuk membangun kantor di sana, membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan di sana," ujarnya.
Lihat Juga : Lautan Massa Gelar Aksi 'Selamatkan Demokrasi' di Mahkamah Konstitusi |
Adapun PBNU menjadi ormas keagamaan pertama yang menerima tawaran pemerintah terkait konsesi tambang. Mereka telah menyatakan bersedia menerima izin tambang sejak 6 Juni 2024.
Gus Yahya mengatakan PBNU butuh pemasukan untuk mengelola berbagai kegiatan. Ia berkata PBNU selama ini mayoritas program dikelola oleh komunitas nahdliyin, warga NU.
Sumber daya keuangan PBNU mulai tak kuat menopang program-program itu. Misalnya dalam mengelola 30 ribu pesantren. Beberapa pesantren memiliki santri hingga puluhan ribu.
Bahlil Lahadalia--yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi--mengatakan pemerintah sudah memutuskan lokasi tambang PBNU. PBNU bakal mengelola tambang bekas PT Kaltim Prima Coal milik grup usaha Bakrie di Kalimantan Timur dari pemerintah.
Pertemuan rombongan petinggi PBNU ini terjadi ketika lautan massa membanjiri kawasan Medan Merdeka Barat, tak jauh dari Istana, berunjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap rencana pengesahan RUU Pilkada.
(khr/gil)
