rtpbimabet

rtpbimabet,liga sarana365,rtpbimabetJakarta, CNN Indonesia--

Pelapor khusus situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tom Andrews, menyayangkan pertemuan informal yang digagas Thailandsoal Myanmar pada Senin (19/6) karena turut mengundang perwakilan junta militer negara tersebut.

Andrews menilai kehadiran perwakilan junta Myanmar di pertemuan tinggi seolah-olah membenarkan bahwa tidak terjadi apa-apa di negara tersebut. Padahal, sejak militer mengudeta pemerintah sipil Myanmar, ribuan warga sipil tewas dan melarikan diri akibat bentrok dengan aparat junta.

Lihat Juga : Miliarder sampai CEO Ada di Kapal Selam Wisata Titanic yang Hilang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tahun ini, Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Sejak setahun terakhir, ASEAN memang melarang perwakilan junta militer Myanmar hadir dalam pertemuan asosiasi negara Asia Tenggara ini, termasuk pada KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT, pada Mei lalu.

Dalam KTT itu, Indonesia juga menegaskan bahwa junta militer Myanmar belum berbuat banyak dalam menerapkan lima poin konsensus yang disepakati bersama ASEAN pada April 2021 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Di tengah tekanan ASEAN terhadap junta militer, Thailand justru menggelar rapat informal soal Myanmar. Menurut laporan, Thailand mengundang ASEAN termasuk junta militer Myanmar, China, dan India.

Pertemuan itu dikabarkan dihadiri perwakilan tujuh anggota ASEAN, termasuk junta Myanmar, serta China dan India. Sementara itu, Indonesia dan Singapura dikabarkan menolak menghadiri pertemuan itu.

Thailand mengklaim pertemuan informal itu digagas untuk membantu ASEAN menangani krisis Myanmar.

Usai pertemuan berlangsung, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengklaim ada kemajuan dan semua peserta rapat senang. Namun, dia tak memberikan rincian hasil rapat itu.

Don juga mengaku bahwa Menlu RI Retno Marsudi kesal atas peran Thailand dalam isu Myanmar ini. Meski begitu, belum ada respons dari Kemlu RI soal pernyataan Don tersebut.

Namun, Staf Ahli Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya, mengonfirmasi bahwa Indonesia menerima undangan dari Thailand tersebut, tetapi tidak hadir.

"Kita diundang, tapi jangan ditanya mengapa kita tidak hadir," kata Ngurah saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin.

Ngurah menuturkan pihaknya tak bisa menilai apakah pertemuan di Pattaya tersebut bertentangan dengan lima poin konsensus yang disepakati ASEAN atau tidak.

"Kita jelaskan tadi engagement dengan salah satu pihak saja, berarti tidak sejalan dengan five point of consensus. Kita tidak memberikan kualifikasi apakah pertemuan ini bertentangan apa tidak," ujar Ngurah.

Meski begitu, Ngurah menegaskan RI menghargai langkah Thailand selama dianggap tak menciderai kesepakatan ASEAN.

"Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan," kata dia.