rtp gbowin

rtp gbowin,download domino n speeder terbaru,rtp gbowin

Jakarta, CNBC Indonesia- Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis Indonesia bisa mengurangi impor beras atau bahkan tidak melakukan impor lagi. Hal itu bisa terwujud jika Indonesia bisa menangani kebiasaan buruk yang memicu tingginya sampah makanan (food loss and food waste) di Indoensia.

Sestama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, masalah susut dan sisa pangan (food loss and waste) merupakan masalah mendesak yang harus segera ditangani Indonesia. Pasalnya, hal itu sejalan agar Indonesia tidak lagi ketergantungan impor beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).

"Kita harus yakin bahwa masalah ini masalah yang urgent yang harus kita tangani. Dan kalau kita bisa tangani ini, sudah pasti bisa jadi impor itu sudah tidak kita lakukan lagi," kata Sarwo Edhy saat menyampaikan pidato dalam acara 'Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan' di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Dia mengatakan, sisa makanan yang terbuang saat ini sangat banyak sekali, yakni sekitar 30% makanan terbuang.

"Kita bayangkan, kalau produksi beras 31 juta ton, kehilangan sekitar 30%-nya saja berarti 10 juta ton. Artinya ini yang memang harus kita atasi bersama. Sehingga kecukupan pangan untuk memenuhi pangan sekitar 280 juta jiwa penduduk Indonesia kita dapat terpenuhi, dan dengan bertahap (bisa) mengurangi impor. Kita harus menjadi negara yang berdaulat untuk mempertahankan ketahanan pangan melalui kemandirian dan kedaulatan pangan," lanjut dia.

Di samping itu, katanya, Indonesia saat ini masih melakukan impor beras lantaran memang produksi beras dalam negeri tengah menurun. Sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah melakukan importasi untuk mengisi cadangan pangan pemerintah.

"Juga, kami sudah menyampaikan ke daerah-daerah untuk mempunyai cadangan pangan daerah. Minimal 5%. Normalnya memang 10%, tapi 5% sudah cukup untuk dijadikan sebagai cadangan pangan pemerintah pusat maupun teman-teman di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menilai program susut dan sisa pangan (SSP) sangat penting untuk bisa segera diwujudkan Indonesia. Bapanas mengimbau masyarakat Indonesia untuk dapat melaksanakan program ini.

"Tentunya dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai ke tingkat desa. Sehingga program susut dan sisa pangan yang sangat penting ini dapat segera kita wujudkan, untuk mengurangi food loss and waste sesuai dengan target yang sudah kita tentukan," ucap dia.

Sarwo mengatakan, segala bentuk inisiatif untuk mencegah dan mengurangi susut dan sisa pangan ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional, yang pada gilirannya turut memperkuat stabilisasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam melakukan upaya pencegahan dan pengurangan susut dan sisa pangan di Indonesia telah diluncurkan peta pengelolaan susut dan sisa pangan, dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045 oleh Bappenas pada 5 Juli 2024, yang digunakan sebagai acuan bagi semua stakeholder," kata Sarwo.

Dalam peta jalan tersebut, lanjutnya, target pengurangan susut dan sisa pangan di tahun 2045 sebesar 75% yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Target pengurangan susut dan sisa pangan pada rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, untuk susut pangan ditargetkan sebesar 3% per tahun, dan sebesar 3-5% per tahun untuk sisa pangan.

"Dengan adanya target pengurangan susut dan sisa pangan pada rancangan teknokratik RPJM 2025-2029 ini perlu dilakukan perhitungan susut dan sisa pangan guna mencapai target pengurangan per tahun. Akurasi perhitungan susut dan sisa pangan ini baik dalam hal timbulan maupun dampak yang diakibatkan sangat penting dalam perencanaan pangan," ucapnya.

"Akurasi perhitungan SSP sangat penting dalam perencanaan pangan. Terdapat berbagai pendekatan dan metode yang bervariasi secara global dalam menghitung besaran SSP ini. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua dan kesesuaian metode dalam menghasilkan data yang akurat dan reliable di Indonesia," imbuh dia.

"Untuk itu, kami dari Badan Pangan Nasional mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Koalisi Sistem Pangan Lestari atau KSPL, didukung oleh kami dari Bapanas, Kementerian PPN/Bappenas, dan FAO (Food and Agriculture Organization) dalam proses pengembangan metode baku perhitungan SSP ini. Metode baku ini tentunya dapat dirujuk oleh semua pengguna dalam mengukur besaran SSP," tutup Sarwo.

Video: Harga Naik, Pelaku Usaha Beras kok Masih Lesu?