sio burung

sio burung,agama maria theodore,sio burungJakarta, CNN Indonesia--

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024Indonesia mengklarifikasi soal permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih khusus di Jeddah, Arab Saudi.

PPLN Jeddah menjelaskan alasan tidak semua tenaga kerja Indonesia (TKI) masuk sebagai DPT. 

Lihat Juga : Kenapa Pangeran MbS Mau Kurangi Pengaruh Wahabi-Salafi?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini DPK nya besar sekali loh, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK dari pada (DPT), bahkan DPT DPTb lebih banyak DPK nya," kata Mariyatno.

Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah pun menjelaskan alasan jumlah DPK lebih banyak ketimbang DPT. Yasmi menyebut di wilayah tersebt banyak TKI ilegal yang tidak mendaftarkan diri pada saat proses pemutakhiran DPT. Dia mengatakan hal serupa juga pernah terjadi pada Pemilu 2019.

Meski demikian, Yasmi mengklaim pihaknya sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal agar pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Kami sudah berupaya semaksimal mungkin ketika sosialisasi, Coklit, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan KPU agar mendaftarkan diri. Tapi tidak mudah dalam prosesnya memang," ujarnya.

Lihat Juga : Analis Asing Prediksi Gaya Prabowo Pimpin Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati mengungkapkan para TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan dideportasi. Sebab, mereka tidak mempunyai dokumen resmi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumented, yang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar yang khawatir nanti dilaporkan KJRI kemudian di deportasi," kata dia.

Oleh sebab itu, kata Siti, banyak TKI ilegal yang juga akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara.

Lihat Juga : Pakar Asing Prediksi RI di Bawah Prabowo, Medan 'Tarung' AS-China

"Jadi mereka lebih memilih untuk datang pas hari H, dengan membawa SPLP atau paspor melalui pasporisasi. Jadi mereka itu adalah TKI undocumented dan tidak berani mendaftar diawal, jadi datang pas hari H," kata Siti.

KPU mulai melakukan rekapitulasi suara Pemilu 2024 sejak Rabu (28/2). Rekapitulasi itu dimulai dengan menghitung perolehan suara yang telah dikumpulkan oleh PPLN.