aoncash mobile

aoncash mobile,samehadaku win,aoncash mobileJakarta, CNN Indonesia--

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dhaka, Bangladesh, meminta warga negara Indonesia (WNI) menghindari demonstrasi menyusul demo menuntut perdana menteri mundur berujung kerusuhan.

KBRI Dhaka menyampaikan imbauan itu dalam unggahan di Instagram, Minggu (4/8).

Lihat Juga : Kesaksian Warga Ungkap Detail Baru Pembunuhan Pemimpin Hamas Haniyeh

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, KBRI meminta warga Indonesia di Bangladesh mencatat nomor otoritas keamanan setempat 999 dan segera melapor via website https://peduliwni.kemlu.go.id.

KBRI juga meminta para WNI memiliki paspor dan visa yang masih berlaku.

"Segera hubungi KBRI Dhaka apabila paspor dan visa sudah tidak berlaku," lanjut mereka.

Tak hanya itu, WNI di sana diminta memantau media lokal terpercaya dan berbagi informasi terkini.

WNI dalam kondisi darurat dapat menghubungi Nomor Darurat KBRI Dhaka +8801614444552.

Lihat Juga : Kerusuhan Inggris Meluas, Malaysia Minta Warganya Jauhi Kerumunan

Bangladesh bergejolak usai demo terjadi di Dhaka dan sejumlah wilayah lain pada Minggu. Mereka menuntut PM Sheikh Hasina mundur.

Aksi itu berujung rusuh karena bentrok antara kelompok penentang Hasina dan pendukungnya. Imbas kekerasan ini, puluhan orang juga tewas.

Massa juga disebut membakar motor dan kendaraan lain di luar rumah sakit.

Bangladesh sebetulnya gonjang-ganjing dalam gejolak sejak Juli. Di demo besar-besaran sebelumnya, massa menuntut pemerintah membatalkan penetapan kuota 30 persen pegawai negeri sipil (PNS) bagi keluarga pejuang.

Sejumlah pihak menilai langkah tersebut untuk melanggengkan kekuasaan Hasina.

Lihat Juga : Siap-siap Iran Serang Israel Hari Ini Balas Kematian Bos Hamas Haniyeh

Keputusan kuota PNS lantas dibatalkan. Namun, demo kembali menggema untuk menuntut Hasina mundur.

Hasina memerintah Bangladesh sejak 2009 dan memenangkan pemilihan umum keempat berturut-turut di tahun ini.

Kelompok pemantau hak asasi manusia menuding pemerintahan Hasina menyalahgunakan lembaga-lembaga negara untuk mempertahankan kekuasaan, membasmi perbedaan pendapat, termasuk melalui pembunuhan di luar hukum terhadap oposisi.