winsgoal login

winsgoal login,buku 1000 mimpi 2d,winsgoal loginJakarta, CNN Indonesia--

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)  mengungkapkan PresidenJoko Widodo meminta revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dipercepat.

"Terkait revisi Perpres 191 itu sedang dibahas terus-menerus saat ini. Terakhir memang ada arahan dari Presiden (Jokowi) untuk segera diterbitkan, tadi pagi pun masih dibahas," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (27/5).

"Posisinya ada di Kemenko Perekonomian, kita menunggu keputusan dari Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) untuk diterbitkan," tambahnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Akan tetapi, Erika menyebut aturan tersebut tak hanya menyangkut lembaga yang dipimpin olehnya. Ia menekankan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 juga menyangkut kementerian/lembaga (K/L) lain, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Perhubungan.

"Jadi, harus ada kesepakatan untuk diwujudkan," tegas Erika.

Menanggapi pernyataan BPH Migas, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyindir gerak pemerintah. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai negara bergerak sangat lama.

Eddy mencatat proses mencapai kesepakatan tersebut memakan waktu hingga dua tahun. Di lain sisi, ia menyebut kantong negara menjadi taruhannya.

"Tapi lama sekali bu, sudah 2 tahun untuk mencapai kesepakatan itu. Kasihan juga kantong kita (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) jebol terus," sindir Eddy.

DPR RI memang meminta pemerintah untuk segera merevisi perpres tersebut setidaknya sejak April 2022 lalu. Wakil rakyat itu ingin negara mendetailkan syarat terkait warga yang berhak membeli BBM bersubsidi.

Selepas rapat dengan Komisi VII DPR RI, Kepala BPH Migas Erika mengaku tak bisa membocorkan isi revisi perpres tersebut. Ia menegaskan terkait poin, seperti batasan cubicle centimeter (CC)kendaraan yang berhak menggunakan pertalite, juga masih dibahas di Kemenko Perekonomian.

"Jadi, belum diputuskan. Itu kan kalau masih dibahas, saya gak ngomong dulu ya. Nanti kalau sudah diputuskan dan diterbitkan, kita sosialisasi," tuturnya selepas rapat.

[Gambas:Video CNN]