sg45

sg45,rtp ebobet,sg45Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat(AS) Antony Blinken bicara soal kisruh Laut China Selatan(LCS), perang Rusia-Ukraina, krisis Myanmar, hingga rudal Korea Utara dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dengan AS di Jakarta, Jumat (14/7).

Kepada para menlu ASEAN, Blinken mengatakan kebebasan bernavigasi di LCS perlu dijunjung tinggi. Ia juga menekankan stabilitas di Selat Taiwan harus diutamakan.

"Kita harus menjunjung tinggi kebebasan navigasi di Laut China Selatan dan Timur serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," kata Blinken.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Negara-negara Asia Tenggara itu mengklaim memiliki sebagian wilayah di Kepulauan Spratly, pulau yang berada di LCS.

Beijing menolak klaim teritorial itu dengan menyebut sebagian besar LCS sebagai kawasan historis Negeri Tirai Bambu. China memperkuat klaimnya dengan menggunakan Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus, batasan wilayah yang dilaporkan muncul di peta pada 1947.

Sementara itu, terkait Selat Taiwan, kawasan ini belakangan memang memanas karena China menolak keinginan Taipei untuk merdeka. Konflik juga semakin keruh ketika AS menjadi pendukung internasional Taiwan serta memasok senjata ke pulau itu.

Dalam kesempatan itu, Blinken turut menyinggung perang Rusia dan Ukraina. Menurutnya, dunia internasional perlu mendorong perdamaian yang adil dan abadi terhadap agresi di Ukraina.

Lihat Juga : China Pamer Mesra dengan RI, Singgung Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Kita harus mendorong perdamaian yang adil dan abadi untuk perang agresi Rusia di Ukraina, di perang yang melanggar prinsip-prinsip inti Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama ASEAN dan Piagam PBB. Ini tidak hanya merugikan warga Ukraina, tetapi orang-orang di seluruh wilayah ini dan di seluruh dunia dengan memperburuk krisis pangan dan energi," ujarnya.

Tak cuma itu, Blinken juga menyinggung soal krisis Myanmar yang belum juga usai sejak kudeta pecah 2021 lalu. Dia berujar negara-negara Asia Tenggara, serta AS sendiri, harus menekan rezim militer guna menghentikan kekerasan.

Hal itu sejalan dengan pelaksanaan konsensus lima poin yang digaungkan ASEAN serta "mendukung kembalinya pemerintahan yang demokratis" di Myanmar.

Tak ketinggalan, Blinken turut bicara soal Korea Utara yang tak kunjung mengakhiri program senjata pemusnah massal dan peluncuran rudal yang jelas-jelas melanggar hukum.

Ia bahkan menyentil peluncuran rudal Korut baru-baru ini yang dinilai "mengancam kawasan dan rezim nonproliferasi global."