wt slot,00 erek erek,wt slotJakarta, CNN Indonesia--
Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi usulan anggota DPRuntuk memotong tunjangan kinerja (tukin) kementerian/lembaga (K/L) yang tidak mencapai target pembangunan prioritas nasional.
Ia mengatakan secara prinsip setuju dengan usulan tersebut.
"Mengenai insentif bagi K/L dalam mencapai target output dan outcome, secara spirit dan prinsip kami menyetujui karena harusnya reward dan penalty itu adalah sesuatu yang dalam paket yang lengkap," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, mekanisme pemberian tukin juga memerlukan proses panjang. Mulai dari sisi penilaian kinerja yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kemudian sisi anggaran di Kementerian Keuangan hingga akhirnya ditetapkan dalam peraturan presiden (perpres).
"Jadi memang mekaniknya akan membutuhkan waktu tapi kami secara spirit memahami dan nanti akan kita pikirkan cara signaling-nya," katanya.
Usulan potongan tukin K/L disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic. Hal itu ia sampaikan karena pemerintah dan DPR setiap tahun membahas target pembangunan seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Ia mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika target-target itu tidak tercapai.
"Anggaran kementerian setiap tahun naik tapi target enggak tercapai ini gimana? Jadi pemerintah perlu memikirkan ini terkait sasaran pembangunan prioritas nasional yang dijanjikan pemerintah dalam setiap pembahasan APBN," katanya.
"Apabila tidak tercapai itu gimana? Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/sfr)
