poka poka

poka poka,login daya4d,poka pokaJakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons tudingan soal kantor Bea dan Cukai Fakfak, Papuaberdiri di atas lahanwarga dan tak bayar sewa selama 40 tahun.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan Kantor Bea Cukai Fakfak mengantongi sertifikat hak pakai pada 1981.

Lahan tersebut juga diterima dari pemerintah daerah (pemda) dan tercatat sebagai barang milik negara (BMN).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyebut Ombudsman Papua Barat, Pemda Fakfak, Kantor BPN, dan Kantor Bea Cukai Fakfak sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan mediasi. Sebelumnya juga sudah ada tiga kali gugatan dan ditolak pengadilan.

Menurut Prastowo, karena terlapor adalah Kantor BPN, makan Kemenkeu menghormati proses hukum. Ia juga menyebut penjelasan soal kasus lahan ini sebaiknya dari pihak Kementerian ATR/BPN.

"Kita hormati proses hukum dan hasilnya", ujarnya.

"Selebihnya silakan ditindaklanjuti ke instansi yang berwenang terkait hal ini," imbuh Prastowo.

Adapun klarifikasi tersebut diberikan Prastowo usai 'dicolek' akun dengan X @LexWu_13. Sang pemilik menuding kantor Bea Cukai Fakfak menduduki lahan warga selama 40 tahun tanpa membayar sewa.

"Bro @prastow izin bro. Tanah ini yang diduduki oleh Kantor Bea dan Cukai di Kabupaten Fakfak! Selama 40 tahun, pihak keluarga tidak pernah menyewakan. Timbul hak dari mana bro ku?" tulisnya.

Ia juga melampirkan dokumen pendukung. Tak cuma itu, akun tersebut juga membantah lahan tersebut adalah aset pemda. Ia melampirkan surat berkop Pemkab Fakfak yang menyatakan tanah yang di atasnya berdiri kantor Bea Cukai Fakfak bukanlah barang milik daerah, serta mencolek akun Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

"Bukan aset pemda, mafianya tentu dulu adalah kepala BPN Fakfak. @AgusYudhoyono ini gimana mas? Kepala BPN Kab. Fakfak (sudah membusuk sekarang di akhirat). Gak ada izin dari pihak keluarga, tanah main disewakan. Timbul sertifikat hak pakai," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]