link airbet88

link airbet88,buku mimpi penolong,link airbet88Jakarta, CNN Indonesia--

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak ada kebocoran data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) KTP secara sepihak untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"Dari kami data itu fix tidak ada kebocoran Pemprov DKI," kata Heru di SDN Cideng 07, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Heru pun menyerahkan sepenuhnya dugaan pencatutan NIK warga DKI Jakarta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara Pilkada Serentak 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena memang data itu berada di Kemendagri. Jika ada kebocoran data maka ya tidak hanya DKI tapi semua," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISSiasat Calon Boneka Lawan RK di Pilgub Jakarta Bak Gibran di Solo

Meski begitu, Budi mengatakan tidak akan melakukan investigasi terkait pencatutan NIK warga DKI Jakarta tersebut.

"Enggak, karena kita memang tidak melakukan itu," tegasnya.

Sebelumnya warga Jakarta ramai-ramai memprotes jika KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun Wardhana maju calon independen di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menerima 235 aduan dari masyarakat yang identitasnya diduga dicatut sepihak untuk syarat dukungan Dharma Pongrekun-Kun hingga Sabtu kemarin.

PBHI menyatakan pencurian data pribadi seperti KTP untuk pencalonan Pilkada melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berupa Hak Politik dan Hak atas Identitas berdasarkan UU HAM 39/99.

Sementara Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan data yang ada website di Info Pemilu KPU tercampur antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Menurutnya, di website itu ada data yang hanya lolos verifikasi administrasi, namun tertulis mendukung Dharma-Kun.

Ada juga data yang memang lolos tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Data yang lolos ini menurutnya benar-benar mendukung Dharma-Kun.

Lihat Juga : Jejak Dharma Pongrekun, Cagub Independen DKI Diduga Catut KTP Warga

Dharma Pongrekun mengklaim tak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jakarta mendatang.

"Kami sebagai cagub dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu relawan. Jadi kami tak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung," kata Dharma dalam pernyataan di sebuah video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (18/8).

Dharma mengatakan pelbagai data pendukung yang dikumpulkan oleh para relawannya itu kemudian di periksa oleh KPU. Ia mengatakan jika NIK warga yang bukan pendukungnya, maka akan tersaring dengan sendirinya.