Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah DPR dalam pembatalan revisi UU Pilkada terkait polemik karena tak memenuhi seutuhnya putusan MK.
Ia juga mendorong DPR dapat melakukan hal serupa dalam peraturan yang mendesak seperti RUU Perampasan Aset.
