domino higgs island versi lama

domino higgs island versi lama,erek erek salak,domino higgs island versi lamaJakarta, CNN Indonesia--

Sopir Jaklingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB) menuding Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator Jaklingko yakni Koperasi Wahana Kalpika (KWK).

"Ya benar KWK," kata Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya Rahmadoni saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (30/7).

Rahmadoni menyebutkan Koperasi Wahana Kalpika dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita melihat proporsionalnya ada bahkan yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," jelas Syafrin.

"Jadi jika melihat itu sebenarnya rekan-rekan Transjakarta sudah cukup proporsional tetapi memang masih ada beberapa yang angkanya di bawah 30 persen. Ini yang tentu akan diselaraskan oleh teman-teman dari Transjakarta," imbuhnya.

Ratusan sopir Jaklingko menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini. Ada delapan koperasi mitra operator program Jaklingko dan Transjakarta yang melakukan unjuk rasa. Mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB).

Mereka adalah Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.

Koordinator Lapangan aksi, Fahrul Fatah menyebut aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan oleh Direksi Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.

"Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," kata Fahrul dalam keterangannya.

Lihat Juga : Demo Sopir Jaklingko Bubar Usai Audiensi dengan Kadishub DKI

Ada beberapa tuntutan yang disuarakan oleh sopir Jaklingko, seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko yang tidak adil dan menghentikan politisasi program Jaklingko yang diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI yang sekaligus sebagai ketua salah satu operator mitra Jaklingko.

Lalu, mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi, serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.

Lihat Juga : Daftar 29 Rute Jaklingko Tak Beroperasi Imbas Demo di Balai Kota DKI