alfa4d claim bonus

alfa4d claim bonus,neng4d alternatif,alfa4d claim bonusCatatan:Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNNIndonesia.comJakarta, CNN Indonesia--

Mahkamah Konstitusi Thailand baru-baru ini memerintahkan pembubaran Move Forward Party (MFP), sebuah partai progresif yang meraih kemenangan dalam pemilu 2023.

Mahkamah Konstitusi Thailand juga memaksa Srettha Thavisin untuk mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan menggantinya dengan Paetongtarn Shinawatra, putri mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra.

Meski tidak mengejutkan dalam konteks politik Thailand, keputusan ini menyoroti kelemahan demokrasi di negara ini, yang masih sangat dipengaruhi oleh oligarki politik lama dan dominasi militer.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketidakstabilan politik Thailand

Thailand sendiri akrab dengan berbagai gejolak politik. Setelah kudeta militer tahun 2014 yang dipimpin oleh Prayuth Chan-ocha, terjadi serangkaian peristiwa mulai dari perpecahan dalam junta, berakhirnya rezim, pemilu 2019, naik-turunnya FFP, kemenangan MFP dalam pemilu 2023, dan akhirnya kembalinya keluarga Shinawatra ke tampuk kekuasaan dengan terpilihnya Paetongtarn Shinawatra sebagai Perdana Menteri.

Politik Thailand telah ditandai oleh ketidakstabilan sejak awal 2000-an, terutama dengan penggulingan pemerintah Thaksin dan Yingluck Shinawatra melalui dua kudeta militer. 

Kudeta ini kemudian memunculkan dua periode rezim militer antara 2006 dan 2014 dan berlangsung hingga pemilu umum 2019.

Thaksin sebenarnya naik ke tampuk kekuasaan pada 2001 dengan mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama di pedesaan dan wilayah-wilayah miskin yang merasa dirugikan penanganan krisis finansial 1998. 

Namun, pemerintahannya ditentang militer.

Seorang pengusaha di sektor telekomunikasi, Thaksin memenangkan dua pemilu sebelum digulingkan oleh kudeta militer tahun 2006 yang dipimpin oleh Sonthi Boonyaratglin.

Peristiwa ini menandai munculnya dua kubu politik utama: "Merah" (pro-Thaksin) dan "Kuning" (pro-monarki dan konservatif).

Pada 2011, saudara perempuan Thaksin yaitu Yingluck Shinawatra memenangkan pemilu. Namun ia juga digulingkan oleh kudeta tahun 2014 yang dipimpin oleh Prayuth Chan-ocha, yang kemudian membentuk Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban.

Pengaruh militer semakin kuat dengan reformasi konstitusional tahun 2017, yang memberikan militer kekuasaan untuk memilih semua 250 anggota Senat Thailand.

Konstitusi ini sangat kontras dengan konstitusi 1997 yang dianggap sebagai konstitusi rakyat. Pengaruh militer telah menjebak Thailand dalam model demokrasi yang khas, dengan pemilu, monarki yang tidak absolut, dan kontrol oleh oligarki politik.

Pada 2019, Future Forward Party (FFP) yang dipimpin oleh Thanathorn Juangroongruangkit mengejutkan banyak pihak dengan keberhasilannya. Partai muda dan progresif ini memiliki ideologi berbeda dari  "Merah" dan "Kuning". 

Ia kemudian menjadi partai ketiga yang paling banyak dipilih, mendekati Pheu Thai yang merupakan partai pewaris Thai Rak Thai milik Thaksin.

Keberhasilan FFP disebabkan oleh pemilih muda yang kecewa dengan rezim militer dan tidak mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai "Merah" maupun "Kuning". Namun, FFP dibubarkan setahun kemudian akibat perubahan konstitusi.

Dari abu FFP inilah lahir Move Forward Party (MFP) yang dipimpin oleh Pita Limjaroenrat yang karismatik.

Dengan platform politik yang progresif, MFP memenangkan pemilu 2023. Tetapi Pita tidak diangkat sebagai Perdana Menteri.

Sebaliknya, Srettha Thavisin dari Pheu Thai Party, dengan latar belakang yang mirip dengan Thaksin Shinawatra, membentuk koalisi yang mengecualikan MFP dan mendapat dukungan dari senator konservatif.

Masalah bagi Demokrasi?

Pemilu 2023 mengungkapkan dua aspek mendasar: meningkatnya kesenjangan antara rakyat dan para penikmat kemapanan, serta krisis representasi yang menimpa Thailand.

Partai United Thai Nation yang mewakili Prayuth dan kekuatan militer hanya memperoleh 15 persen suara, sementara Pheu Thai meraup 28,84 persen suara dan 141 kursi. Mayoritas pemilih mendukung MFP yang kemudian memperoleh 37,99 persen suara dan 151 kursi.

Ini menunjukkan keinginan signifikan rakyat untuk perubahan.

Namun, pembubaran MFP kemarin menyoroti sifat hibrida dari rezim Thailand, yang tidak menguntungkan partai-partai progresif maupun oposisi yang mampu menantang status quo.

Pengalaman FFP dan pembubaran MFP baru-baru ini menunjukkan bahwa di Thailand memenangkan pemilu tidak menjamin hak untuk memerintah jika partai tersebut menentang oligarki negara.

Ada masalah sistemik dalam representasi politik yang terus menguntungkan oligarki dan partai-partai konservatif.

Dengan Paetongtarn sebagai Perdana Menteri dan juga dibubarkannya MFP, bisa jadi akan ada peningkatan protes sosial. Sebagian disebabkan aliansi yang tidak lazim antara Pheu Thai Party dan kaum konservatif.

Kenaikan Paetongtarn ke tampuk kekuasaan juga menandai konfigurasi politik baru di Thailand. Pheu Thai Party yang dipimpin oleh keluarga Shinawatra, telah bersekutu dengan partai-partai konservatif dan pro-militer untuk mempertahankan kekuasaan.

Namun, tatanan sosial dan politik Thailand yang telah terpengaruh secara mendalam oleh peristiwa-peristiwa baru-baru ini, mungkin akan segera menjadi panggung bagi ketegangan dan protes baru.

Paetongtarn akan menghadapi tugas yang rumit untuk menyeimbangkan kebijakan-kebijakan partai-partai konservatif yang membentuk koalisinya. 

Kebijakan yang akan diambilnya mungkin tidak diterima dengan baik oleh rakyat, yang dalam pemilihan tahun 2023 telah memilih program progresif dan reformis dari Move Forward Party (MFP).

Pembubaran MFP dan kelahiran partai oposisi baru, People Party (PP), merupakan elemen kunci dalam skenario politik masa depan.

PP tampaknya berniat mengikuti garis reformis dan progresif MFP, melanjutkan kampanye untuk hak-hak sipil dan reformasi Konstitusi 2017. Termasuk dalam target PP adalah revisi Pasal 112 tentang penghinaan terhadap kerajaan, program yang telah membawa MFP meraih kemenangan dalam pemilihan tahun 2023.

Di sisi lain, pemerintahan yang dipimpin oleh Paetongtarn harus menghadapi ketegangan sosial dan warisan kompleks dari nama Shinawatra, yang menimbulkan perasaan oposisi kuat di sebagian masyarakat, terutama kelompok yang terkait dengan "kaos kuning".

Selain itu, Paetongtarn juga harus menangani tantangan internal, termasuk pemulihan ekonomi pasca-Covid.