vanuatu vs micronesia

vanuatu vs micronesia,bosku77,vanuatu vs micronesiaSleman, CNN Indonesia--

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin enggan mengomentari DPR RI yang menyepakati revisi Undang-undang (UU) Pilkada, namun tak mengikuti seutuhnya pada putusan terkait dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Enggak ada komentar kalau itu," kata Afif saat ditemui di Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Jawa di Royal Ambarrukmo, Sleman, DIY, Rabu (21/8).

Lihat Juga : Megawati Akan Umumkan Cakada di Tengah Penolakan RUU Pilkada Besok

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Afif juga tak memberikan jawaban saat ditanya apakah Peraturan KPU (PKPU) mengenai ketentuan pencalonan Pilkada mengacu pada putusan MK atau revisi UU Pilkada dari DPR.

"Saya belum bisa komentar kalau itu ya, karena itu (revisi UU Pilkada) di luar dari apa yang menjadi tugas kita," katanya.

Lihat Juga : Pakar Sorot Revisi UU Pilkada Dadakan, Sebut Akal-akalan Politik

Terbaru, Baleg DPR RI sepakat mengesahkan RUU Pilkada untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna disahkan pada Kamis (22/8).

Keputusan dibuat hanya dalam waktu kurang dari tujuh jam. Rapat Baleg dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Lalu Baleg DPR langsung membentuk Panitia Kerja RUU Pilkada.

Panja membahas daftar inventaris masalah (DIM) sekitar satu jam. Lalu rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat masing-masing fraksi mulai pukul 15.30 WIB.

Pimpinan rapat Baleg DPR Achmad Baidowi alias Awiek menyimpulkan RUU Pilkada disetujui oleh mayoritas partai. Keputusan pun dibuat pada 16.55 WIB.

"Kita minta persetujuan dulu ya. Apakah penetapan, apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, wali kota menjadi Undang-Undang dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

"Setuju," jawab anggota Baleg.

"Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua fraksi yang sudah sampaikan pendapat akhirnya," kata Awiek.

DPR mengebut pembahasan revisi UU Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Meski begitu, DPR tidak mengakomodasi semua putusan MK. Misalnya, soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7.

Baleg memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih.

Kemudian DPR juga menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

Partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya.

Lihat Juga : Beda dengan MK, DPR Sepakat Usia Cagub-Cawagub 30 Tahun saat Dilantik

Sebelumnya MK membuat putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan itu mengubah ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) UU Pilkada.

Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ambang batas pencalonan berada di rentang 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut.

Kemudian dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, MK ingin usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung saat penetapan calon kepala daerah. Putusan MK ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu yang ingin syarat minimal usia tersebut dihitung saat pelantikan.