brazil vs maroko,pulau untung88,brazil vs marokoJakarta, CNN Indonesia--
Istana Kepresidenan membeberkan daftar tamu undangan di IKN Kalimantan Timur dan Jakarta saat upacara HUT ke-79 RIpada 17 Agustus 2024.
Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana merinci pihak yang diundang dalam upacara di IKN adalah Presiden RI dan Ibu Negara selaku tuan rumah, mantan presiden, para pimpinan lembaga negara, para menteri, Panglima TNI, dan Kapolri.
Presiden terpilih RI Prabowo Subianto juga akan mengikuti upacara di IKN. Lalu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada prinsipnya mantan presiden itu kami undang di IKN. Sementara mantan wakil presiden kami undang di Istana Merdeka," kata dia.
Sedangkan yang bakal diundang di Istana Merdeka Jakarta, lanjut Yusuf, yakni wakil presiden, wakil presiden terpilih, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI/Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta.
Para duta besar negara sahabat pun akan diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta
"Untuk para dubes akan diundang di Istana Merdeka Jakarta," ujar Yusuf.
Yusuf pun memastikan pembagian menteri Kabinet Indonesia Maju dalam upacara perayaan HUT RI ke79 yang digelar secara hybrid di IKN Kalimantan Timur dan Jakarta akan dilakukan dengan porsi seimbang.
Ia mengatakan ada beberapa pertimbangan praktis dalam pembagian pembantu Presiden Jokowi dalam acara peringatan hari kemerdekaan Indonesia itu.
Lihat Juga : Jokowi dan Prabowo Upacara HUT RI di IKN, Ma'ruf dan Gibran di Jakarta |
Yusuf belum merinci pembagian menteri baik di IKN maupun di Jakarta. Namun ia memastikan pengaturan dari Istana akan dilakukan secara adil sehingga tidak menimbulkan rasa kecemburuan antara pembantu Presiden itu.
"Pasti pembagian menteri ini akan kita atur dengan baik supaya berimbang antara yang hadir di IKN dengan yang hadir di Istana Merdeka [Jakarta]," ujarnya.
Demo minta upacara di IKN dibatalkan
Sementara itu, massa dari Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Jokowi menggelar demonstrasi di depan Kantor OIKN, Balikpapan Timur, Kamis (8/8). Massa mendesak upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 RI di IKN Nusantara dibatalkan.
Humas aksi, Yeri mengatakan aksi represif dari negara terhadap masyarakat sipil, perusakan lingkungan, serta kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki keberpihakan terhadap masyarakat terjadi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, pemindahan IKN di Kalimantan menimbulkan keluhan demi keluhan dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang berhubungan langsung dengan aktivitas pembangunan mega proyek IKN.
"Geram Jokowi mencatat beberapa hal penting dan tentu wajib disuarakan menjelang berakhirnya rezim Jokowi yang penuh hiruk pikuk permasalahan salah satunya soal mega proyek IKN," ujar Yeri dalam keterangannya hari ini.
Sejak pembangunan mega proyek IKN berjalan, Geram Jokowi mencatat ada sekitar 10 pembangunan pelabuhan bongkar muat untuk IKN. Pembabatan hutan untuk pembangunan jalan tol telah menghancurkan koridor satwa yang dilindungi.
"Konsep gila yang dihadirkan IKN yaitu the forest citynamun nyatanya hutan dibabat, mangrove dibabat, dan pencaplokan lahan sewenang-wenang dengan memasang plang milik tertentu terpasang di lapangan," katanya.
Ia berpendapat UU Cipta Kerja dan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah sebagai salah satu peraturan pelaksana UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi kemudahan liberalisasi pasar tanah dan kemudahan badan usaha asing untuk menguasai tanah.
Geram Jokowi menilai bahwa Bank Tanah tidak berpihak pada pemenuhan hak masyarakat kecil atas tanah.
Lebih gila lagi, kata Yeri, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN pada Kamis (11/7).
Aturan itu menyebutkan investor yang membeli tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) bisa memperoleh perpanjangan HGB sampai 190 tahun dengan skema dua kali siklus, serta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hingga 190 tahun.
Dalam aksi itu setidaknya ada 12 tuntutan yang disuarakan Geram Jokowi, beberapa di antaranya yakni meminta pemerintah membatalkan pelaksanaan HUT kemerdekaan ke-79 RI di IKN Nusantara, membatalkan program bank tanah dan bubarkan lembaganya, dan membatalkan jangka waktu perpanjangan HGU hingga 190 tahun.
Lalu, mendesak BPK untuk mengaudit anggaran mega proyek IKN secara transparan, membatalkan rencana pengambilan sumber air dari mega proyek IKN, dan menghentikan konversi hutan mangrove untuk keperluan industry dan mega proyek IKN.
(khr/isn)
