lgogacor login

lgogacor login,keluaran kamboja kemarin,lgogacor loginJakarta, CNN Indonesia--

Ketua Komisi III DPD RIHasan Basri mengakui tata tertib DPD RI tetap harus diubah meski sempat buntu dalam upaya pengesahan di rapat paripurna ke-12 Masa Sidang V 2023-2024.

Hasan menjelaskan tatib tersebut harus diubah lantaran dalam DPD RI periode 2024-2029 terdapat 4 senator tambahan hasil pemekaran 4 provinsi di Papua.

Ia menyebut tata tertib DPD RI berlaku yang termaktub dalam Peraturan DPD RI No.1 Tahun 2022 belum mengatur mengenai tambahan senator tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati demikian, Hasan berharap perubahan tatib DPD RI yang akan disahkan tak memuat perubahan aturan yang substansial.

Secara khusus, ia berharap perubahan dalam perubahan tatib DPD RI yang akan disahkan, penghitungan pemilihan pimpinan DPD RI menjadi berdasarkan persentase.

"Supaya menambah provinsi pun enggak ada masalah kalau persen, tapi kalau ditulis misalnya didukung oleh 10 orang, 20 orang, 30 orang dan masing-masing wilayah ini kan membatasi. Tapi kalau persen saja saya kira itu lebih bagus," ujar dia.

Lihat Juga : Paripurna DPD RI Tak Temui Kesepakatan soal Tata Tertib

Sidang paripurna DPD RI sebelumnya berakhir buntu dengan tidak ada kesepakatan pengesahan terkait penyempurnaan tata tertib DPD RI.

Pimpinan sidang Nono Sampono berharap penyempurnaan tata tertib DPD RI itu dapat disepakati dalam sidang paripurna DPD RI selanjutnya.

Dia juga mendorong Panitia Perancang Undang-undang (PPU) DPD RI segera mengharmonisasi draf tata tertib hasil Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Kerja (Timja) agar dapat disahkan.

"Agar di sidang paripurna yang ke depan hasil kerja dari harmonisasi dalam hal ini PPU, memanfaatkan waktu yang ada karena semakin mepet sehingga diharapkan periode kedepan sidang paripurna sudah bisa kami setujui," kata Nono sebelum menutup sidang di Kompleks Parlemen, Jumat (12/7).

Sidang itu sebelumnya sempat hampir ricuh lantaran sejumlah senator tak sepakat atas tindakan Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti yang hendak mengesahkan draf aturan tatib.

Sejumlah senator menilai draf aturan yang dibacakan La Nyalla tak sesuai dengan draf hasil pansus dan Timja.

Mereka pun sempat berupaya mengambil palu sidang dari La Nyalla dengan menggeruduk meja pimpinan.

Lihat Juga : Paripurna DPD Diskors Usai Ricuh, Senator Sulut Nyanyi 'Bertobatlah'